Moriyama (1995) menyatakan bahwa tidak adanya pusat budaya dan spiritual yang kuat di Jawa Barat membuat pemerintah kolonial Belanda dapat menerapkan kebijakan bahasa hampir tanpa perlawanan. Melalui kebijakan inilah aksara Sunda secara perlahan diposisikan sebagai aksara yang inferior di kalangan para penuturnya sendiri. Ironisnya, budaya Jawa dan Islam yang masuk ke tanah Sunda akibat dominasi Kesultanan Mataram, telah lebih dulu mengerdilkan aksara dan bahasa Sunda. Sehingga, tak butuh waktu lama bagi masyarakat Sunda melupakan sistem tulisannya sendiri yang begitu unik dan kaya akan kebijaksanaan.
Konstruksi Inferioritas terhadap Aksara Sunda
"...tembey datang na prebeda. Bwana alit sumurup ring ganal, metu sanghara...”
Terjemahan: “...perubahan-perubahan datang sebagai hembusan angin yang lembut, dengan postur yang rendah, [membawa] ancaman, dan kehancuran...” (Naskah Carita Parahyangan, dituliskan dalam aksara Sunda Kuno, dibuat di akhir abad ke-16)
Seperti itulah kekalahan Kerajaan Sunda dari Kesultanan Mataram dan Dekrit Bahasa 1848 yang diterbitkan Kerajaan Belanda menyisihkan aksara Sunda di tanahnya sendiri. Perubahan berlangsung pelan, tanpa konflik terbuka, namun menyebabkan kehancuran yang konkret.
Hingga awal abad ke-16, aksara Sunda masih digunakan secara luas. Namun, Kesultanan Mataram yang membawa budaya Jawa dan agama Islam mamaksa masyarakat Sunda untuk mengadopsi aksara Arab (pegon) yang diajarkan secara masif di langgar dan pesantren. Laporan
Landsdrukkerij (AVSS 1857:12) mencatat sebanyak 5.128 murid mengisi 224 pesantren di Priangan, menunjukkan imperialisme budaya yang nyata. Sementara itu, kalangan elit (
ménak) menyesuaikan diri dengan penguasa baru dan mulai berkomunikasi dalam bahasa serta aksara Jawa.
Keterpinggiran aksara dan bahasa Sunda sudah kukuh ketika Inggris dan Belanda menduduki Nusantara di abad ke-18. Saking langkanya penggunaan aksara Sunda di Priangan, pemerintah kolonial bahkan tidak menyadari kebaradaan aksara tersebut pada awalnya. Bahasa Sunda pun hanya dianggap sebagai salah satu dialek ‘Jawa gunung’ yang dituturkan oleh
bergjavanen (orang Jawa gunung) (Moriyama, 1995).
Dekrit Bahasa 1848 yang Menenggelamkan Aksara Sunda
Nasib aksara Sunda kian memburuk ketika Kerajaan Belanda mengeluarkan dekrit kebijakan bahasa pada 1848. Melalui kebijakan ini, pemerintah kolonial memulai program pendirian sekolah pertama bagi masyarakat Jawa dan Sunda: pada 1851 didirikan Sekolah Pelatihan Guru di Surakarta untuk masyarakat Jawa, dan di tahun yang sama sekolah dasar bagi orang Sunda dibuka di Cianjur.
Pada awalnya, bahasa Sunda diakui dan digunakan sebagai bahasa ibu untuk mengajar di sekolah-sekolah Belanda. Buku-buku berbahasa Sunda dan Melayu digunakan sebagai bahan ajar. Seiring waktu, bahasa Melayu dipromosikan sebagai lingua franca dan aksara Latin sebagai medium utama di sekolah, administrasi, dan media cetak. Bahkan, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit bahasa Sunda digunakan. Moriyama (1995) berargumen, hal ini dilakukan pemerintah kolonial karena alasan praktis: buku beraksara Latin jauh lebih murah dicetak karena lebih hemat ruang dibandingkan aksara Sunda.
Dari situ, buku beraksara Sunda pun semakin jarang dicetak karena semakin sedikit yang mampu membacanya. Pada periode 1860-an hanya ditemukan 11 buku beraksara Sunda, itu pun dicetak dua sisi dengan aksara Latin. Dengan berdirinya
Commissie voor de Inlandsche School- en Volkslectuur, Belanda memperketat kebijakan percetakan sehingga buku berbahasa Sunda sulit ditemukan di luar Batavia pada paruh kedua abad ke-19.
Polyglossia dan Hierarki Bahasa
Moriyama (1996) berpendapat, sebenarnya masyarakat Sunda sendiri tidak memiliki kebanggaan atas aksaranya. Itulah kenapa mereka mudah mengadopsi aksara Jawa dan aksara Arab untuk berkomunikasi dalam bahasa Sunda. Maka ketika aksara Latin dipaksakan oleh Belanda, tidak sulit pula bagi mereka untuk menerimanya. Namun, ketidakbanggaan itu bukan muncul di ruang hampa. Ia lahir dari situasi yang disebut
polyglossia, yaitu kondisi ketika beberapa bahasa hadir secara hierarkis dalam satu sistem budaya.
Sebelum Belanda datang, masyarakat Sunda menggunakan bahasa berbeda karena alasan praktis: Arab untuk agama, Jawa untuk komunikasi elit dan administrasi, Melayu untuk hubungan luar. Pilihan bahasa bersifat praktis dan situasional.
Memasuki masa kolonial, situasi berubah. Bahasa-bahasa itu tidak lagi sekadar digunakan, tetapi dibanding-bandingkan dan diberi kedudukan yang berbeda. Bahasa Jawa diagungkan sebagai bahasa penguasa. Bahasa Melayu dipandang lebih luas jangkauannya. Bahasa Belanda dikukuhkan sebagai sesuatu yang modern dan berstandar tinggi. Di tengah perbandingan itu, bahasa Sunda terus-menerus terlihat dikecilkan, dilokalkan, dan dikesampingkan. Seperti pemeran figuran yang hadir dan hilangnya tidak begitu penting.
Masyarakat Sunda akhirnya melihat bahasa mereka sendiri dari kaca mata orang lain dan merasa rendah diri. Polyglossia, dengan kata lain, mengubah cara mereka memandang diri sendiri.
Jejak Kejayaan dan Kekayaan Aksara Sunda di Masa Lampau
Dalam
The History of Java (1817), Sir Thomas Stamford Raffles menilai bahwa bahasa Sunda bisa jadi merupakan salah satu bahasa vernakular tertua di Indonesia. Menurut Noviana, aksara Sunda berasal dari tradisi aksara Late Southern Brahmi (Griffiths and Lammerts, 2015), berkembang melalui Kawi Kuno, kemudian Kawali, hingga menjadi aksara Sunda kuno. Hanya dalam empat hingga enam abad masyarakat Sunda membentuk aksaranya sendiri, proses yang jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan hieratik ke demotik di Mesir yang memakan waktu seribu tahun. Kecepatan ini mencerminkan tingginya intensitas penggunaan aksara tersebut dan tingkat literasi yang mapan di kalangan penuturnya. Sebagai perbandingan, masyarakat Sunda pada periode yang sama juga menggunakan aksara Kawi, tetapi ia tidak mengalami perkembangan berarti karena digunakan terbatas pada teks religius.
Noviana (2020) berpendapat bahwa budaya literasi pada masyarakat Sunda kuno sangat berkembang dan inklusif. Teks
Sewaka Darma ditulis oleh seorang perempuan, dan teks
Bujangga Manik,
Sanhyan Siksa Kandan Karesian, serta
Sanhyan Sasana Maha Guru menyebut keberadaan rahib perempuan (“ebon” atau “tiagy”).
Kawih Pangeuyeukan juga menggambarkan ritual menenun yang sakral dan khusus dilakukan perempuan secara terperinci. Hal ini, menunjukkan akses perempuan Sunda terhadap literasi dan peran spiritual, kontras dengan mereka di kebudayaan Jawa dan Bali yang lebih banyak diceritakan sebagai objek seksual dan berperan di ranah prokreasi semata dalam naskah-naskah kuno Nusantara.
Memulangkan Aksara Sunda dari Pengasingan
Ironi terbesar dari sejarah ini adalah bahwa aksara yang mati bukan karena tidak pernah digunakan, melainkan karena para penuturnya perlahan dibuat lupa akan nilainya. Kebijakan kolonial, alasan praktis percetakan, dan dominasi budaya asing bersekutu untuk menanamkan apatisme di tanah kelahiran aksara itu sendiri. Ketika sebuah masyarakat kehilangan kebanggaan terhadap warisan tulisannya, aksara itu tidak perlu dihancurkan; ia akan layu dan mati dengan sendirinya. Padahal, seperti yang ditunjukkan oleh naskah-naskah kuno, aksara Sunda bukanlah aksara pinggiran. Ia adalah aksara yang hidup, dinamis, dan digunakan oleh semua lapisan.
Pelestarian aksara Sunda bukanlah pemeliharaan barang antik, melainkan usaha menghidupkan identitas etnis dan menggali
worldview yang terkubur oleh tekanan sejarah. Penggunaan aksara Sunda dalam medium modern dan produksi karya sastra akan menjaganya tetap hidup secara kreatif dan kekinian. Relasi kuasa antara bahasa dan aksara Sunda, Jawa, serta Melayu di masa lalu pun harus diajarkan di sekolah-sekolah untuk menumbuhkan kembali kebanggaan yang dulu dipatahkan.
Daftar Pustaka
AVSS. Afgesloten onder ultimo 1855. b. voor Inlanders. 1857. Batavia: Landsdrukkerij.
Moriyama, Mikihiro. (1995). Language Policy in the Dutch Colony: On Sundanese in the Dutch East Indies. Kyoto University: Southeast Asian Studies, VoL 34, No. 1, June1996.
Moriyama, Mikihiro. (1996). Discovering the 'Language' and the 'Literature' of West Java: An Introduction to the Formation of Sundanese Writing in 19th Century West Java. Kyoto University: Southeast Asian Studies, Vol. 34, No. 1, June 1996.
Noviana, Eka. (2020). The Sundanese Script: Visual Analysis of its Development into a Native Austronesian Script. Braunschweig: Institut für Medienforschung Hochschule für Bildende Künste.
Sasmita, Citra. “Timur Merah Project: A Pilgrimage of Narrative, Memory, and Historical Legacy” The Jugaad Project, 3 September 2022, www.thejugaadproject.pub/timur-merah [Diakses pada 23 February 2026]
Karangan ini ditulis oleh
Riska Ayu Eka Putri
